Menu
Program Studi (Prodi) Magister Manajemen dan Kebijakan Publik (MMKP) adalah program dua tahun ketat yang dirancang untuk persiapan setiap lulusan mampu berpikir kritis terhadap berbagai persoalan kebijakan publik dan pengelolaannya. Dalam program ini, mahasiswa dibekali dengan kemampuan analitis dan kritis yang dapat diterapkan dalam bidang karir akademik serta sebagai analis kebijakan di organisasi publik.
Prodi MMKP didirikan pada tahun 1982 dengan nama Prodi Magister Ilmu Administrasi Negara. Di dalam perkembangannya, pada tahun 2010, nama Prodi berganti nama menjadi Prodi Magister Manajemen dan Kebijakan Publik. Hal itu dilakukan untuk membuka cakupan profil lulusan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia di birokrasi publik, melainkan juga di bidang korporasi milik pemerintah dan swasta; NGO dan lembaga global; serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
Sejak didirikan, Prodi MMKP selalu memperoleh grade A dalam penilaian akreditasi 5 tahunan yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lulusan MMKP akan menyandang gelar akademik Master of Public Policy (MPP)., dan dari delapan prodi S2 yang menggunakan nama ‘kebijakan publik’ di Indonesia, MMKP adalah prodi yang pertama dan saat ini satu-satunya yang memberikan gelar yang lebih spesifik di bidang kebijakan publik tersebut.
Menjadi rujukan nasional dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang manajemen dan kebijakan publik di Indonesia.
Mengintegrasikan sistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan inovasi sebagai media pembelajaran dan pembentukan kompetensi bagi analis kebijakan, ilmuwan kebijakan, dan advokat kebijakan.
Memproduksi high-quality information dan rekomendasi bagi pemerintah untuk dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan atau program yang efektif mengatasi permasalahan publik atau memenuhi kebutuhan publik.
Core skills and Competencies
Membantu kelompok masyarakat marginal baik melalui advokasi perubahan kebijakan pada arena pembuatan kebijakan maupun pendampingan langsung dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Core skills and Competencies
Melakukan penelitian untuk memproduksi pengetahuan bagi pengembangan kebijakan publik. Pengetahuan ini diperlukan oleh policy analysts untuk memberikan rekomendasi kebijakan maupun oleh policy advocate dalam mendorong perubahan kebijakan.
Core skills and Competencies
