Profil Umum

Sambutan Ketua Departemen

Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik,
Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo.

Selamat datang.

Ini adalah laman web resmi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada. Laman ini adalah bagian dari penyediaan informasi kami kepada khalayak, untuk civitas akademika di kampus maupun mitra kerja kami di mana saja.

Visi yang kami bawa dalam kegiatan akademik di DMKP saat ini adalah “Strengthening governance, realizing public welfare“. Kami bertekad untuk mencetak sumberdaya manusia di dalam tatakelola sektor publik yang profesional, dengan kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi terkini yang bermanfaat bagi terciptanya kewirausahaan sosial (socio-preneurship) yang akuntabel dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai pionir SDM sektor publik, DMKP sudah lebih dari tujuh dasawarsa mengembangkan ilmu dan tetap akan memegang teguh komitmen bagi peningkatan kualitas keilmuan di Indonesia seraya berkontribusi di tingkat global.

Transformasi keilmuan itu tercermin dari penamaan institusi, mulai dari Jurusan Usaha Negara (tahun 1949), Jurusan Administrasi Negara (tahun 1960) dan akhirnya menjadi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (tahun 2010). Perubahan nama tersebut menunjukkan semangat untuk senantiasa melakukan pembaruan dan adaptasi terhadap kebutuhan nyata dalam masyarakat, namun diharapkan tidak mengubah reputasi sebagai institusi terdepan di Indonesia dalam pengembangan ilmu. Saat ini, DMKP tetap terakreditasi A dan memiliki Prodi (Program Studi) yang paling banyak dan beragam di lingkungan Fisipol UGM. Di Prodi sarjana S1, terdapat kelas reguler dan kelas IUP (International Undergraduate Program), dan di jenjang pasca-sarjana terdapat Prodi S2 dan S3 Keilmuan serta Prodi S2 dan S3 Terapan yang diselenggarakan oleh Magister Administrasi Publik (MAP). Pada tahun 2021 telah dirumuskan kurikulum terbaru DMKP yang memuat banyak inovasi akademik bagi para mahasiswa milenial serta mengakomodasi kebijakan MBKM (Merdeka Belajar, Kampus Merdeka) supaya seluruh mahasiswa dapat memperoleh manfaat optimal dari sistem pembelajaran terkini.

Program studi S1 MKP merupakan jurusan di bidang administrasi publik pertama di Indonesia yang telah memenuhi standar internasional ASEAN University Network (AUN) pada tahun 2017.

Sejak tahun 2015 telah diselenggarakan kelas IUP-PPM (International Undergraduate Program in Public Policy and Management).

Pada tahun yang sama, Magister Administrasi Publik mulai menyelenggarakan kelas Linkage, sebuah program S2 internasional melalui kemitraan dengan universitas luar-negeri bereputasi di bawah pendanaan dari program PHRD (Professional Human Resource Development) Bappenas.

 

Staf DMKP telah lama berkiprah di tingkat nasional hingga internasional dan menjadi rujukan di bidangnya. Saat ini DMKP diperkuat oleh 4 orang profesor aktif, 3 orang profesor penugasan, 11 doktor, 5 kandidat doktor dan 8 master lulusan perguruan tinggi ternama di luar dan dalam negeri. Pencapaian DMKP tentunya didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan komitmen pengembangan kurikulum untuk menjawab tuntutan perkembangan ilmu dan kebutuhan pasar kerja. DMKP sudah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik publik, privat hingga organisasi non-pemerintah (NGO). Relasi dengan alumni terus dikelola melalui tracer studies untuk pengembangan kurikulum, seminar pengembangan karier yang dipaparkan oleh alumni, diseminasi informasi peluang kerja serta temu alumni.

Inovasi kegiatan akademik pengajaran pada jenjang sarjana maupun pasca-sarjana dimungkinkan karena dukungan berbagai program riset, pelatihan dan pendampingan untuk sektor publik yang saat ini dikelola oleh unit riset DMKP yakni Poldev (Policy and Development) dan IGPA (Institute of Governance and Public Affairs). Publikasi ilmiah selain yang secara individual dilakukan oleh dosen dan staf pengajar melalui penerbitan buku dan monograf, juga diakomodasi melalui JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik).

DMKP mengundang khalayak untuk berkunjung secara virtual melalui laman web ini, media terbatas (Nawala) maupun sejumlah akun Media Sosial (Youtube, Instagram, Facebook, Podcast, dll) yang telah dikembangkan secara integratif agar bisa mencermati kajian-kajian kami, merekatkan jaringan dan merintis kerjasama ilmiah yang produktif. Masa pandemi yang harus kita hadapi sejak tahun 2020 kiranya tidak akan menjadi kendala bagi komunikasi akademik. Para mahasiswa tetap dapat melengkapi informasi mengenai aktivitas staf pengajar melalui laman web maupun berbagai platform pengajaran (e-Lok, MSTeams, Google Classroom). Peluang-peluang untuk mendapatkan informasi beasiswa, mengikuti pembelajaran secara terbuka, serta memperoleh pengalaman baru dari berbagai forum akademik sangat terbuka melalui sistem pembelajaran  terpadu (blended-learning) yang kami kembangkan di DMKP.

Show All Collapse

Visi

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang diakui secara internasional dan lembaga penelitian di bidang manajemen dan kebijakan publik sebagai perwujudan dari research university dan good university governance pada tahun 2032.

Misi

Motto

Strenghthening Democratic Public Governance

Struktur Organisasi

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

Dr. Ario Wicaksono

Sekretaris Departemen

Dr. Phil. Gabriel Lele

Ketua Program Studi S1 & Koordinator IUP

Nurul Dwi Purwanti, SIP, MPA.

Sekretaris Program Studi S1

Dr. Subando Agus Margono

Ketua Program Studi S2 MKP

Dr. Ely Susanto

Ketua Program Studi S2 MAP

Dr. Nunuk Dwi Retnandari

Sekretaris Program Studi S2 MAP

Dr. Suripto

Ketua Program Studi S3 MKP

Dr. Yuyun Purbokusumo

Ketua Program Studi S3 MAP

Dr. Media Wahyudi Askar

Kepala Pusat Kajian Institute for Policy Development (POLDEV)

Sejarah

            Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) pada saat kelahirannya disebut Jurusan Usaha Negara, yang dibuka pada tanggal 9 September 1957 sebagai salah satu jurusan di Fakultas Sosial-Politik, Universitas Gadjah Mada. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang public administration pada masa-masa awal mendapat bantuan dari Dr. Garth N. Jones, seorang pakar dari International Cooperation Administration (ICA) Amerika Serikat yang mendukung dihasilkannya sarjana-sarjana Ilmu AN. Ketua Jurusan pada waktu itu adalah Prof. Drs. Soempono Djojowadono yang merupakan sarjana ilmu pemerintahan dari Fakultas HESP (Hukum, Ekonomi dan Sosial-Politik) UGM.

            Pada tahun 1964, nama Jurusan Usaha Negara diubah menjadi Jurusan Administrasi Negara (AN) dengan misi mendidik para kader di cabang eksekutif pemerintahan untuk “menyelenggarakan kepentingan umum, menjalankan pelayanan umum (public service), memenuhi public interest dalam bidang sosial (kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain), dalam bidang ekonomi (pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya), bidang rohani dan kebudayaan (agama, pendidikan-pengajaran, kesenian, dan lain-lain) (Djojowadono, 1964).

            Besarnya minat untuk memanfaatkan ilmu administrasi dari segi praktis mendorong dibentuknya Balai Pembinaan Administrasi (BPA) yang bertempat di Sekip. BPA banyak menyelenggarakan latihan-latihan jabatan, penelitian, konsultasi, penerbitan, dan lain-lain, dalam rangka pembinaan administrasi. Dengan demikian ketika itu Jurusan Ilmu Administrasi Negara (JIAN) melayani mahasiswa yang ingin menjadi sarjana administrasi negara, sedangkan BPA menyelenggarakan kegiatan yang fokusnya pada pelatihan administrasi. Ketika Ditjen Dikti meminta agar staff pengajar BPA disatukan kembali ke Fak Sospol, gedung BPA difungsikan menjadi Perpustakaan Fakultas dan diantara dosen-dosen yang ahli ilmu administrasi itu kemudian ditugaskan untuk memperkuat pengajaran di berbagai Jurusan di Fak Sospol.

            Untuk memperkuat perkembangan pendidikan di jenjang pasca-sarjana, pada tahun 1982 Jurusan AN membuka program S2 Administrasi Negara. Selain  menghasilkan lulusan master (S2) yang tetap bekerja di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, banyak staff akademik di berbagai program studi Administrasi Negara di seluruh Indonesia yang menimba ilmu di S2 AN waktu itu. Besarnya minat para dosen dan peneliti di bidang administrasi negara di berbagai universitas juga mendorong dibukanya program doktor reguler setelah JIAN memiliki beberapa lulusan doktor dari universitas-universitas terbaik di luar negeri yang menjadi acuan perkembangan ilmu administrasi negara.

            Terobosan lain yang dilakukan adalah dibukanya program Magister Administrasi Publik (MAP) pada tanggal 28 Februari 1993 yang dimaksudkan untuk mendidik para pejabat publik pada jenjang karir menengah (mid-career publik officials) di gedung yang dibangun disamping bekas gedung BPA. Gagasan itu dimotori oleh Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA yang belakangan juga menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Besarnya minat para pejabat di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang tengah menyiapkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah waktu itu membuat banyaknya mahasiswa yang menuntut ilmu di program MAP yang menawarkan jenjang S2 dengan MPA (Master in Public Administration). Selanjutnya, pada tahun 1997 juga dilakukan pembukaan program doktor (S3) di MAP dengan muatan ilmu administrasi publik yang sifatnya terapan.

            Nama JIAN sebagai salah satu Jurusan di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM tetap digunakan hingga statuta terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 221/DIKTI/Kep/1996 yang merupakan dasar bagi pemberian akreditasi A dalam disiplin ilmu serumpun. Namun nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara tersebut pada perkembangan selanjutnya dirasakan sudah tidak mampu lagi mencerminkan aktivitas akademis para staff pengajar yang sangat beragam sebagai konsekuensi dinamika perkembangan ilmu. Oleh karena itu agar dinamika keilmuan warga Jurusan Ilmu Administrasi Negara dapat tergambar secara utuh, warga Jurusan ilmu Administrasi Negara pada tahun 2010 sepakat untuk mengubah nama Jurusan, yaitu dari sebelumnya bernama Jurusan Ilmu Administrasi Negara menjadi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP). Saat ini DMKP diperkuat oleh 23 staff, terdiri dari 6 orang profesor, 5 doktor, dan 15 master.

advanced divider
advanced divider

Peta Lokasi