Evidence-Based Policy 404: 119 Science Communicator

Kegagalan science communicator dalam proses formulasi kebijakan dapat diidentifikasi dari hasil kebijakan yang tidak berdasarkan pada evidence-based atau evidence yang salah dan tidak kontekstual. Hal ini karena hasil kajian ilmiah yang diproduksi oleh para science communicator tidak menjangkau publik dan para decision maker. Akibatnya adalah kebijakan yang diproduksi oleh para perumus kebijakan sering mengesampingkan kondisi […]

Strategi Komunikasi Krisis: Menghadapi Badai Publisitas Negatif

Publisitas negatif merupakan fenomena yang umum terjadi pada setiap organisasi, termasuk di organisasi publik. Ketika krisis terjadi, pemberitaan buruk yang dihasilkan oleh absennya Key Opinion Leader (KOL) dalam sebuah organisasi, hoax, framing dan implementasi strategi komunikasi yang kurang tepat dapat menyebabkan eskalasi isu di luar proporsi yang seharusnya. Eskalasi ini kemudian memberi dampak yang cukup […]

Mengawal UU TPKS, Menjaga Komitmen Bersama

RAMU I mengungkapkan tentang tantangan dalam penanganan terhadap korban dan kelemahan kompetensi serta kapabilitas Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian, hal menarik yang menjadi temuan adalah tidak meratanya unit pengaduan dan pendampingan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya akses bagi masyarakat untuk […]

Memikirkan Kembali Permasalahan HIV-AIDS di Daerah Isitimewa Yogyakarta (DIY): Dilema Antara Pendapatan Daerah, Lifestyle, Dan Kesehatan Warga Negara

Pemerintah sebagai elemen kunci dalam menjawab permasalahan tidak memberikan solusi konkrit dan cenderung memberikan ruang penyebaran HIV-AIDS yang semakin luas. Konteks perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan manajemen risiko dari kehadiran berbagai tempat hiburan menjadi pemicu kasus ini tidak kunjung menemukan benang merahnya. Eksistensinya telah memberikan ruang yang nyaman bagi publik, namun luput akan risiko […]

Membangun Ruang Publik yang Inklusif bagi Transpuan

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah dibentuk pada 8 September 2008 sebagai upaya dalam mengakomodasi kebutuhan bagi para waria atau transpuan di Yogyakarta untuk menjalankan aktivitas ibadah dan me- menuhi kebutuhan spiritual mereka. Stigma- tisasi dan diskriminasi sosial yang kerap menerpa kelompok transpuan, mengakibat- kan mereka kesulitan untuk memperoleh akses ibadah secara layak, aman, dan tenang. Melalui […]

Jalan Terang Pelindungan Pekerja Migrandan Keluarganya

Terdapat tiga persoalan utama ketika masyarakat memilih untuk menjadi pekerja migran (PMI), yaitu anak yang terlantar akibat ditinggalkan orang tuanya, potensi munculnya pasar gelap migran, dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran akibat migrasi yang tidak aman. Ketiga hal tersebut berawal dari kompleksitas masalah kemiskinan di desa. Melalui Policy Brief ini, maka disusun rekomendasi kebijakan yang […]

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sektor Publik Menuju Kesejahteraan Petani Jagung Di Kabupaten Bantul

Kebijakan pertanian jagung di Kabupaten Bantul mencakup penguatan modal sosial petani, ketersediaan sistem informasi yang valid dan mudah digunakan, bantuan dalam bentuk modal dan fasilitas pasca panen, serta pembentukan Koperasi Tani. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan langkah taktis untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kerjasama dengan Gapoktan, OPD, swasta, dan lembaga lainnya. Para penyuluh pertanian juga […]

Keberlanjutan Sekolah Gajahwong Sebagai Kemudahan Akses Pendidikan Non-Formal bagi Masyarakat Keluarga Pra Sejahtera

Kehadiran aktor non-pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam isu pendidikan, memiliki peran penting untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga pra sejahtera. Dalam upaya mencapai pendidikan inklusif, peran pemerintah juga sangat diperlukan, berserta kerjasama dengan masyarakat umum dan berbagai lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan dan BAN-PAUD & […]