Pemerintah sebagai elemen kunci dalam menjawab permasalahan tidak memberikan solusi konkrit dan cenderung memberikan ruang penyebaran HIV-AIDS yang semakin luas. Konteks perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan manajemen risiko dari kehadiran berbagai tempat hiburan menjadi pemicu kasus ini tidak kunjung menemukan benang merahnya. Eksistensinya telah memberikan ruang yang nyaman bagi publik, namun luput akan risiko tinggi yang mengancam kesehatan warga negara.
Mencermati praksis pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS khususnya di DIY baik yang dilakukan Pemerintah ataupun NGO masih terfokus pada tataran hilir-nya, yakni intervensi yang dilakukan adalah upaya kuratif, artinya ketika ada temuan kasus positif pada titik hotspot tertentu baru kemudian di intervensi. Sehingga yang terjadi adalah temuan kasus terus menerus, tetapi abai pada upaya preventif intervensi di sisi hulu-nya. Kendati demikian, dikarenakan persoalan HIV-AIDS masih hanya dipandang sebagai persoalan dan kewenangan di bidang kesehatan. Bilamana dilihat secara komprehensif persoalan didalamnya menyangkut perihal sosial, ekonomi, dan lifestyle. Sehingga diperlukan perubahan mindset dan langkah kolaboratif multi aktor – multi stakeholder atau dapat disebut governance by issue.
Penulis (Mahasiswa S2 DMKP):
Febriana Andiani Putri, Ikhwanul Khoiri, Muhammad Sohid Harahap, Muhammad Zidny Kafa, Mutia Oktaviani, Novera Anjarbaiti, dan Said Muhammad Al Khalidi.
