Profil Program Sarjana

Sejarah

Program studi sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) awal mulanya diselenggarakan hampir bersamaan dengan berdirinya Fakultit HESP (Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik) di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1952 di bawah rumpun ilmu sosial dan ilmu politik. Pada saat itu, rumpun ilmu Sosial dan Politik terdapat tiga jurusan, yaitu: Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Publicitit. Selanjutnya, HESP dipecah menjadi tiga fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial dan Politik menjadi cikal-bakal berdirinya Jurusan Usaha Negara pada tanggal 19 September 1955. Pada tahun 1957 Jurusan Usaha Negara berubah menjadi Jurusan Administrasi Negara (JIAN) yang merupakan lembaga pendidikan administrasi publik tertua di Indonesia. Sejak tahun 2010, JIAN berganti nama menjadi Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) sebagai konsekuensi dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Negara serta untuk memperluas ruang gerak alumni.

akreditasi-s1

Akreditasi

Program sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tingkat nasional. Pada level internasional, prodi S1 MKP merupakan prodi S1 Administrasi Publik pertama yang diakreditasi ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada tahun 2014. Proses akreditasi AUN QA dilakukan oleh AUN bekerjasama dengan German Academic Exchange Service (DAAD) dan University of Potsdam.

Struktur Program

Lulusan program studi S1 MKP bergelar Sarjana Ilmu Politik (S.I.P). Mahasiswa diharapakan dapat menyelesaikan 148 SKS dalam waktu 3,5 hingga 4 tahun masa kuliah termasuk penulisan tugas akhir (skripsi).

Program Unggulan

Sebagai bagian dari program internasionalisasi, prodi S1 MKP memberikan kesempatan pada mahasiswa tingkat lanjut untuk mengikuti kelas e-lecture berbahasa Inggris yang dilakukan bersama Sunkyunkwan University di Korea Selatan. Dalam kuliah tersebut, mahasiswa MKP mempresentasikan studi kasus di Indonesia dan bertukar pengalaman dengan mahasiswa di Korea Selatan. Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah tersebut kemudian diberikan kesempatan untuk belajar langsung dalam kunjungan belajar di Korea Selatan. Mata kuliah e-lecture yang diajarkan antara lain comparative local governance, e-governance dan human resource management. Selain itu, ditawarkan kelas immersion yang diajarkan sepenuhnya dengan bahasa Inggris seperti corruption and anti corruption dan international institution