Pengangguran Salah Siapa? Membedah Model Komunikasi Melalui Sistem Digital
Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT), pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui penerapan Tata Kelola Digital Governance. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah kota surabaya untuk menurunkan TPT dengan menerapkan sistem digital melalui aplikasi ASSIK. Dengan adanya sistem digital ASSIK Pemerintah kota Surabaya mendorong tingkat penurunan TPT melalui pelatihan dan penempatan […]
Problematika Komunikasi dalam Ancaman hoaks dan Serangan Buzzer Menjelang Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pertama dan terbesar dalam sejarah Indonesia, Pemilu dan Pilkada dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Ancaman hoaks dan serangan buzzer menjadi tidak terbendung dikala media digital menjadi alat komunikasi yang digunakan setiap hari. Policy brief ini berusaha untuk mengungkap kelemahan-kelemahan dari program dan upaya pencegahan hoaks dan buzzer di DIY yang telah dilakukan selama ini […]
Pentingnya Strategi Komunikasi Dalam Dinamika Kepentingan Aktor Dibalik Polemik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Pada tanggal 17 januari 2023 publik dihebohkan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI yang dilakukan oleh tiga asosiasi pemerintah desa, yang menununtut revisi terhadap UU Desa, khususnya perihal masa jabatan Kepala Desa, dari masa jabatan 6 tahun 3 periode, untuk dirubah menjadi 9 tahun 2 periode. Wacana revisi tersebut menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat, akademisi, […]
Pernikahan Anak Tinggi, BKKBN Jatim Perlu Perbaiki Strategi Komunikasi
Tingginya pengajuan dispensasi kawin di Jawa Timur menunjukkan angka kasus pernikahan anak yang mengkhawatirkan sekaligus menjadi perhatian di Jawa Timur. Pasalnya, pernikahan anak merupakan faktor terjadinya risiko stunting serta permasalahan lain, seperti meningkatnya angka putus sekolah, hingga peningkatan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Berbagai program dicanangkan oleh BKKBN Jawa Timur, salah satunya adalah Program Generasi […]
Evidence-Based Policy 404: 119 Science Communicator
Kegagalan science communicator dalam proses formulasi kebijakan dapat diidentifikasi dari hasil kebijakan yang tidak berdasarkan pada evidence-based atau evidence yang salah dan tidak kontekstual. Hal ini karena hasil kajian ilmiah yang diproduksi oleh para science communicator tidak menjangkau publik dan para decision maker. Akibatnya adalah kebijakan yang diproduksi oleh para perumus kebijakan sering mengesampingkan kondisi […]
Strategi Komunikasi Krisis: Menghadapi Badai Publisitas Negatif
Publisitas negatif merupakan fenomena yang umum terjadi pada setiap organisasi, termasuk di organisasi publik. Ketika krisis terjadi, pemberitaan buruk yang dihasilkan oleh absennya Key Opinion Leader (KOL) dalam sebuah organisasi, hoax, framing dan implementasi strategi komunikasi yang kurang tepat dapat menyebabkan eskalasi isu di luar proporsi yang seharusnya. Eskalasi ini kemudian memberi dampak yang cukup […]
Mengawal UU TPKS, Menjaga Komitmen Bersama
RAMU I mengungkapkan tentang tantangan dalam penanganan terhadap korban dan kelemahan kompetensi serta kapabilitas Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian, hal menarik yang menjadi temuan adalah tidak meratanya unit pengaduan dan pendampingan korban pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya akses bagi masyarakat untuk […]
Memikirkan Kembali Permasalahan HIV-AIDS di Daerah Isitimewa Yogyakarta (DIY): Dilema Antara Pendapatan Daerah, Lifestyle, Dan Kesehatan Warga Negara
Pemerintah sebagai elemen kunci dalam menjawab permasalahan tidak memberikan solusi konkrit dan cenderung memberikan ruang penyebaran HIV-AIDS yang semakin luas. Konteks perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan manajemen risiko dari kehadiran berbagai tempat hiburan menjadi pemicu kasus ini tidak kunjung menemukan benang merahnya. Eksistensinya telah memberikan ruang yang nyaman bagi publik, namun luput akan risiko […]
Membangun Ruang Publik yang Inklusif bagi Transpuan
Pondok Pesantren Waria Al-Fatah dibentuk pada 8 September 2008 sebagai upaya dalam mengakomodasi kebutuhan bagi para waria atau transpuan di Yogyakarta untuk menjalankan aktivitas ibadah dan me- menuhi kebutuhan spiritual mereka. Stigma- tisasi dan diskriminasi sosial yang kerap menerpa kelompok transpuan, mengakibat- kan mereka kesulitan untuk memperoleh akses ibadah secara layak, aman, dan tenang. Melalui […]
