Bedah Kesenjangan Digital dan Inklusi Sosial, Mahasiswa UNBITA Gorontalo Kunjungi DMKP
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL UGM menerima kunjungan studi dari Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo pada Selasa, 9 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi antar perguruan tinggi untuk memperluas wawasan keilmuan, terutama terkait kebijakan dan tata kelola transformasi digital inklusif di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, […]
DMKP dan NUS Kaji Pengelolaan Air dan Permukiman di Kali Code dan Kali Ciliwung
Yogyakarta, 27 Mei 2025 — Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Residential College 4 (RC4) National University of Singapore (NUS) telah sukses menyelenggarakan program Southeast Asia Friendship Initiative (SFI) 2025. Program yang berlangsung selama sembilan hari pada 17–25 Mei 2025 ini menjadi wadah kolaborasi mahasiswa kedua universitas untuk mengkaji […]
Prof. Gabriel Lele Dikukuhkan sebagai Guru Besar: Tegaskan Peran Demokrasi dalam Kebijakan Publik
Yogyakarta, 5 Juni 2025 — Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali mencatatkan tonggak penting dalam khazanah keilmuan dengan dikukuhkannya Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, sebagai Guru Besar dalam bidang Tata Kelola Kebijakan Publik. Acara pengukuhan berlangsung di Balai Senat […]
Wisuda Sarjana Periode 3 TA 2024/2025
Selamat kepada para Wisudawan Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Periode 3 TA 2024/2025 yang telah melalui prosesi wisuda pada hari Rabu, 28 Mei 2025! Selamat kepada Rafif Dhia yang meraih predikat wisudawan terbaik Program Studi Sarjana Manajemen dan Kebijakan Publik dengan IPK 3,9 Selamat kepada para wisudawan-wisudawati: Selamat menapaki babak baru dalam perjalanan hidup kalian. […]
Living Labs Sebagai Metode Pembelajaran Transformatif
Kuliah umum hasil kerja sama DMKP UGM dan Yonsei University Korea Selatan menghadirkan wacana komparatif kebijakan pembangunan Indonesia-Korea Selatan melalui pendekatan living labs dan partisipasi sipil. Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Universitas Gadjah Mada kembali menunjukkan komitmennya terhadap penguatan perspektif global dalam pendidikan kebijakan publik melalui penyelenggaraan studium generale bertajuk “Development Policy for Prosperity: […]
DMKP Perkuat Pembelajaran Kontekstual Melalui Living Labs
Mahasiswa DMKP mempresentasikan proyek inovatif berbasis pendekatan living labs untuk menjawab persoalan publik di lingkungan FISIPOL. Yogyakarta, 26 Mei 2025 – Mahasiswa program reguler dan mahasiswa program internasional Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL UGM, yakni dari mata kuliah Global Public Policy (GPP) dan mata kuliah Kebijakan Publik Global (KPG), melaksanakan presentasi hasil proyek […]
Tantangan Desentralisasi dan Krisis Global Bersama Dosen Turki Gaziantep University
DMKP UGM menerima kunjungan tiga dosen Administrasi Publik dari Gaziantep University, Turki, dalam program Erasmus+ Teaching Mobility. Kegiatan ini menghadirkan sesi pengajaran kolaboratif lintas negara yang membahas isu desentralisasi, kota industri, sistem pangan berkelanjutan, dan transisi hijau di Eropa. Kegiatan yang berlangsung pada 23 Mei 2025 dalam seminar “Public Policy and Administration in Turkey and […]
Membangun Tata Kelola Berkeadilan bagi Warga Korban Penggusuran : Refleksi Kasus Bong Suwung untuk Indonesia
Kebijakan penataan kota kerap menuai dilema. Di satu sisi penataan kota bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terhadap akses ruang publik yang bersih, indah, tertib, dan rapi, namun di sisi lain penataan kota sering kali berujung pada upaya penggusuran ruang hidup masyarakat marjinal sekaligus miskin perkotaan. Ketiadaan tata kelola yang berkeadilan dalam perumusan kebijakan pra-saat-pasca […]
Mewujudkan Inklusivitas Difabel dari Akar Rumput melalui Strategi Kolaboratif di Tingkat Desa
Kesetaraan dan inklusivitas bagi warga difabel masih jauh dari terwujud secara menyeluruh. Hambatan utama yang dihadapi mencakup intervensi kebijakan yang belum menyentuh masyarakat akar rumput, stigma sosial yang masih kuat, serta kehilangan pengetahuan kelembagaan (knowledge loss) di kalangan penyelenggara pemerintahan terkait isu difabilitas. Pendekatan parsial dan sektoral terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan […]
