Silahkan download mini book pada link ini: Download
Departemen Manajemen Kebijakan Publik (DMKP) dan Program Studi S2 Manajemen dan Kebijakan Publik (Prodi S2 MKP) FISIPOL UGM merilis mini e-book yang berjudul “Optimisme melampaui musibah pandemi: Antisipasi kebijakan publik pasca pandemi.” Buku ini ditulis oleh para mahasiswa dan alumni S2 DMKP FISIPOL UGM. Buku ini mendiskusikan ragam policy response yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah selama masa pandemi. Tentu saja, inovasi dan ketangkasan (agility) yang ditunjukkan pemerintah, maupun kegagapan pemerintah dalam merespon pandemi sekalipun, dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah. Salah satu pertanyaan yang didiskusikan di dalam buku ini adalah apakah upaya pemerintah untuk membuat kebijakan yang responsif hanyalah upaya temporer atau dapat bertahan melampaui pandemi? Selain menganalisis respon inovatif pemerintah atau mengkritisi kegagapan pemerintah dalam menghadapi pandemi, setiap bab di dalam buku ini juga menawarkan pendekatan yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk memasuki tatanan kehidupan yang baru. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan serta kinerja pemerintah dalam melayani publik di masa mendatang bahkan ketika pandemi telah berakhir.
Buku ini terdiri dari 5 tulisan dengan judul:
- Collaborative governance : Memperkuat manajemen bencana dalam menyongsong new normal di Indonesia
- Mengomunikasikan sains dalam kebijakan: Penguatan isi kebijakan berbasis sains dan peningkatan kesiapan masyarakat
- Narasi komunikasi kebijakan new normal berbasis budaya
- Kecergasan desa cerdas: Performa desa menuju tatanan baru
- Kota cerdas di era pandemi: Inovasi smart kampung Banyuwangi menyambut new normal
Preview dari setiap bab di dalam buku ini:
- Collaborative governance : Memperkuat manajemen bencana dalam menyongsong new normal di Indonesia
Tulisan ini mengambarkan dan menjelaskan peran penting collaborative governance dalam memperkuat manajemen bencana di era new normal di Indonesia. Collaborative governance dapat memperkuat proses kolaborasi stakeholders dan melibatkan peran aktif stakeholders (pemerintah, pihak swasta, masyarakat, ilmuwan dan tenaga medis, lembaga non pemerintah) dalam mengatasi krisis pandemi COVID-19. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat memanfaatkan website sebagai wadah untuk menjangkau stakeholders agar dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penanganan COVID-19.
- Mengomunikasikan sains dalam kebijakan: Penguatan isi kebijakan berbasis sains dan peningkatan kesiapan masyarakat
Tulisan ini menganalisis sejauh mana pemerintah menggunakan sains sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan selama masa pandemi. Para penulis menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan pemerintah yang tidak didasarkan pada sains. Di sisi lain, pihak yang bekerja dalam bidang sains baik itu ilmuwan, dokter, dan tenaga kesehatan kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kendala berupa nuansa politis dalam penanganan COVID-19, kurangnya dukungan dalam bentuk pendanaan riset serta masyarakat yang masih mudah percaya dengan hoax. Analisis dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan knowledge system, skema yang membantu menganalisa komponen produsen pengetahuan, penunjang pengetahuan, pengguna pengetahuan dan perantara pengetahuan.
- Narasi komunikasi kebijakan new normal berbasis budaya
Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dengan pendekatan mekanistik yang identik dengan model top-down kurang efektif diterapkan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan upaya menghadapi era kenormalan baru. Berbagai persoalan timbul mulai dari ketidakselarasan pemerintah pusat dan daerah, ketidakpatuhan masyarakat atas kebijakan yang ada sampai meningkatnya ketidakpastian menjalani kehidupan tidak normal yang berusaha dinormalkan. Narasi komunikasi kebijakan bukan sebatas membuat regulasi. Parsialitas pemahaman tersebut mengarahkan pentingnya reorientasi narasi komunikasi kebijakan yang partisipatoris berbasis pendekatan budaya.
- Kecergasan desa cerdas: Performa desa menuju tatanan baru
Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi urgensi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kecergasan dalam menghadapi situasi krisis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Pendekatan konseptual dalam studi ini berpijak pada agile governance yaitu kemampuan proaktif pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat sekaligus tepat dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki. studi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan cergas di level desa dapat didorong dengan memanfaatkan momentum transformasi digital. Penggunaan aspek teknologi sebagai salah satu sumber daya milik desa berguna untuk meningkatkan adaptabilitas terhadap situasi krisis serta peluang memitigasi risiko selama masa pandemi.
- Kota cerdas di era pandemi: Inovasi smart kampung Banyuwangi menyambut new normal
Tulisan ini menjelaskan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana inovasi ini membantu pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik selama new normal. Tulisan ini menghadirkan sebuah refleksi bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghadapi krisis, khususnya pandemi COVID-19. Analisis menunjukkan bahwa sarana teknologi informasi dapat menjadi solusi dalam melewati fase emergency dan recovery akibat tekanan COVID-19, untuk kemudian membantu pemerintah mempersiapkan pelayanan publik dalam masa new normal.
Buku mini e-book ini merupakan langkah kecil dari Departemen Manajemen Kebijakan Publik FISIPOL UGM untuk turut serta memberikan solusi serta langkah konkrit bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi, serta antisipasi kebijakan pasca pandemi. Selain pemerintah, pembaca secara umum juga dapat menggunakan buku ini sebagai salah satu sumber referensi kasuistik dan teoritik mengenai pandemi dari sudut pandang manajemen dan kebijakan publik.
