Menu
Mengkaji permasalahan publik dan mekanisme pengelolaannya oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah. Mata Kuliah Wajib Dasar:
(Expected learning outcomes (ELO) setiap mata kuliah dapat dilihat di dokumen Prospektus di bawah)
Mata kuliah wajib ini memfasilitasi mahasiswa dalam memahami konsep kepublikan serta ragam tata kelola di sektor publik. Subjek yang dikaji bukan hanya organisasi pemerintah, tetapi juga BUMN, perusahaan swasta, NGO, dan komunitas sosial yang mengelola permasalahan dan kepentingan publik. Mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan kasus empiris tentang tata kelola sektor publik, terutama yang berada dalam situasi institutional complexity, yaitu ketika organisasi pengelola sektor publik menghadapi multiple institutional demands atau logics yang saling bertentangan, seperti public service vs. profit-oriented, inklusivitas vs. selektivitas, serta konservasi lingkungan vs. pembangunan ekonomi. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menganalisis, mengevaluasi, serta memberikan solusi strategi yang memungkinkan organisasi dapat mengelola permasalahan dan kepentingan publik secara lebih efektif di tengah tuntutan yang saling bertentangan. Untuk mendukung penguatan skill mahasiswa dalam melakukan analisis dan advokasi kebijakan, mata kuliah ini menyelenggarakan pelatihan terkait action research dan penulisan policy brief.
Mata kuliah wajib ini didesain untuk memberikan dasar pemahaman kepada para mahasiswa tentang kebijakan publik. Mata kuliah ini membahas tentang siklus kebijakan, yang mencakup penetapan agenda, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sejumlah konsep dan teori yang relevan dengan setiap tahapan tersebut akan direview, di antaranya seperti Advocacy Coalition Framework (ACF), path dependence, dan institutional change yang relevan dengan tahapan agenda setting dan formulasi kebijakan; policy alienation, diskresi, dan street-level bureaucrats yang terkait dengan tahapan implementasi kebijakan; serta policy learning yang relevan dengan tahap evaluasi kebijakan. Pada prinsipnya, kebijakan publik pada mata kuliah ini akan ditinjau dengan pendekatan multidimensi, seperti pendekatan hukum, ekonomi, politik, sosial bahkan budaya. Harapannya, setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa secara kritis dapat menganalisis berbagai isu yang menyangkut kebijakan publik dengan menggunakan berbagai pendekatan yang didiskusikan dalam kuliah ini. Untuk memperkuat penguasaan mahasiswa tentang perkembangan baru dari konsep dan teori yang relevan dengan isu kebijakan, mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengenal dan mampu menggunakan systematic literature review (SLR) dalam mengkaji konsep dan teori kebijakan publik. Lebih dari itu, mahasiswa juga didorong dan difasilitasi untuk dapat menyiapkan rancangan penelitian untuk menulis policy paper, yang nantinya dapat menjadi salah satu opsi bentuk tugas akhir mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan.
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar manajemen publik, yang mencakup perkembangan teori, konsep, dan sejumlah paradigma dalam manajemen publik, seperti New Public Administration, New Public Management, New Public Service, dan New Public Governance, serta pengelolaan kolaboratif (collaborative governance). Selain mendalami konsep dan teori-teori fundamental, mahasiswa diberikan wawasan praktis terkait penerapan manajemen publik dalam konteks nyata melalui studi kasus. Agar mahasiswa dapat memetakan perkembangan terbaru teori dan konsep, mahasiswa juga dibekali dengan keterampilan melakukan review literatur melalui pelatihan Systematic Literature Review (SLR). SLR ini memiliki manfaat akademik yang signifikan, seperti membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis kritis, menyusun kerangka konseptual yang lebih solid, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada di bidang manajemen publik. Dengan keterampilan SLR, mahasiswa akan mampu memperkuat argumentasi ilmiah dan belajar membangun kontribusi akademis. SLR juga melatih mahasiswa untuk menyusun tinjauan literatur yang terstruktur dan berbasis bukti, yang sangat penting dalam menulis tugas akhir atau penelitian ilmiah lainnya.
Mata kuliah wajib ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain proposal penelitian dengan menggunakan cara berpikir induktif. Mahasiswa dituntut untuk peka terhadap realitas sosial (publik), memahami jenis-jenis data kualitatif dan cara menjelaskan atau memaknai data tersebut. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan analisis, interpretasi, dan penyajian data secara naratif. Mahasiswa akan dilatih untuk melakukan etnografi, lengkap dengan teknik wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, sehingga mahasiswa dapat merancang pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis untuk keperluan penelitiannya. Keterampilan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi pendukung analisis kualitatif juga akan dibentuk melalui pelatihan penggunaan NVivo, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam mata kuliah ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan metode penelitian kualitatif baik untuk keperluan penelitian yang berorientasi untuk pengembangan konsep dan teori maupun untuk evaluasi dan advokasi perubahan kebijakan.
Mata kuliah wajib ‘Metode Kuantitatif’ dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai fenomena kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat melalui paradigma, metode dan format penelitian kuantitatif. Kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah ini mencakup kuliah, diskusi, dan pelatihan keterampilan penggunaan STATA dan SPSS. Selain itu, kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasan juga diberikan dalam format project-based learning, termasuk di dalamnya adalah praktikum pengumpulan dan analisis data (data collection and analysis). Semua itu ditujukan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) untuk melakukan penelitian, baik yang ditujukan untuk pengujian konsep dan teori maupun untuk evaluasi kebijakan. Oleh karenanya, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan sejumlah pendekatan evaluasi kebijakan, seperti randomized controlled trial (RCT), instrumental variable, regression discontinuity design (RDD), difference-in-differences (DiD), dan Matching, juga mendapatkan perhatian dalam mata kuliah ini.
Memecahkan permasalahan publik melalui instrumen kebijakan publik. Mata Kuliah Wajib Inti:
Mata kuliah wajib ini bertujuan memfasilitasi mahasiswa dalam memahami dan menguasai teknik analisis kebijakan publik. Selain kuliah dan diskusi, kegiatan pembelajaran berupa project-based learning dan pelatihan keterampilan dikelola untuk memastikan mahasiswa dapat menguasai teknikteknik analisis kebijakan. Mahasiswa akan dilatih untuk mengevaluasi kondisi eksisting dan memproyeksikan kondisi masa depan serta menetapkan orientasi dan target capaian outcome tertentu sesuai dengan kasus kebijakan yang dipilih oleh mahasiswa untuk dikaji melalui projectbased learning, serta memproyeksikan efektivitas dan kendala yang akan dihadapi oleh kebijakan eksisting tersebut dalam mencapai target outcome baru yang ditetapkan. Mahasiswa juga akan berlatih mengidentifikasi dan mendeskripsikan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diterapkan ke depan, termasuk kebijakan status quo, kemudian memperbandingkannya dengan menggunakan sejumlah kriteria, seperti efektivitas, efisiensi sumber daya, serta fisibilitas sosial, politik, ekonomi, dan teknis. Selanjutnya, mahasiswa akan menentukan alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil analisis komparasi yang dilakukannya dan merumuskan rekomendasi perubahan kebijakan yang disertai dengan strategi implementasi kebijakan baru dan mitigasi risiko dari penerapan kebijakan baru yang direkomendasikan. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk pelatihan akan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melakukan semua itu dan menuliskannya secara sistematis dalam policy paper.
Mata kuliah wajib ini dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memahami proses, pendekatan, pengukuran, dan strategi implementasi kebijakan, dengan memandang kebijakan sebagai proses politik dan administratif yang kompleks. Selain mempelajari ekologi implementasi kebijakan dan kritik terhadap pendekatan yang ada, mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan teknis untuk mengevaluasi kebijakan. Mahasiswa akan mempelajari dan mempraktikkan evaluasi formatif dan sumatif. Melalui project-based learning dan pelatihan keterampilan teknis, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan melakukan evaluasi formatif, yaitu menilai pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi distorsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Mahasiswa juga akan dilatih untuk melakukan evaluasi sumatif guna menentukan keberlanjutan kebijakan berdasarkan analisis dampak, menggunakan metode seperti randomized controlled trial (RCT), regression discontinuity design (RDD), difference-in-differences (DiD), atau Matching, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang tepat dan berbasis bukti.
Mata kuliah wajib ini memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki pemahaman tentang perubahan kebijakan sebagai sebuah situasi yang semakin lazim terjadi pada sektor publik. Perubahan kebijakan bahkan perlu dimaknai sebagai sebuah kebutuhan ketika organisasi-organisasi di sektor publik semakin sering berhadapan dengan institutional demands yang bersifat kompleks dan dinamis. Perkembangan teknologi dan inovasi, situasi krisis yang semakin sering terjadi, serta semakin menguatnya (tuntutan) keterlibatan aktor-aktor non-pemerintah juga menjadi bagian dari determinan dari perubahan kebijakan. Kuliah ini akan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan mengelaborasi pemahaman konseptual dan teoritis terkait urgensi, determinan, dan bentuk-bentuk perubahan kebijakan. Di bagian kedua kuliah pasca ujian tengah semester, mata kuliah ini akan berfokus pada aspek-aspek operasional mengelola perubahan kebijakan. Kuliah ini bertumpu pada aktivitas project-based learning agar mahasiswa dapat memahami aktivitas dan dinamika perubahan kebijakan di dalam konteks empiris.
Mata kuliah wajib ini memfasilitasi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam proses kebijakan publik, baik dari perspektif pemerintah maupun aktor non-pemerintah. Komunikasi kebijakan dalam mata kuliah ini memiliki dua dimensi utama: bagaimana pemerintah mengkomunikasikan kebijakannya pada tahap agenda setting, formulasi, dan implementasi agar publik dapat memahami tujuan dan strategi kebijakan, serta bagaimana aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan kelompok advokasi, mengkomunikasikan kebutuhan dan memperjuangkan perubahan kebijakan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai teori dan teknik komunikasi yang relevan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan, termasuk komunikasi politik, framing, dan pembentukan opini publik. Selain itu, mata kuliah ini membahas pendekatan-pendekatan advokasi, seperti lobi, kampanye kebijakan, dan kolaborasi dengan berbagai aktor kebijakan. Mahasiswa juga akan dilatih untuk merancang dan mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan yang berbasis bukti, serta mempersiapkan dan menyampaikan policy brief, presentasi kebijakan, dan kampanye advokasi yang efektif. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa akan dibekali dengan keterampilan praktis untuk menjadi advokat kebijakan yang mampu mempengaruhi perubahan kebijakan di tingkat lokal, nasional, maupun global.
Mata kuliah wajib ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan dampak konflik kebijakan di berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis, seperti lobbying dan manajemen konflik, yang diperlukan untuk menganalisis, memahami, dan mengelola konflik kebijakan yang sering kali muncul dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan, organisasi, dan masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa tentang sifat konflik kebijakan, cara identifikasi masalah kebijakan, analisis aktor-aktor yang terlibat, dan strategi manajemen konflik yang efektif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di berbagai profesi, termasuk sektor pemerintahan, organisasi nirlaba, konsultasi kebijakan, dan lembaga penelitian. Selain itu, pemahaman tentang konflik kebijakan akan membantu mahasiswa menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak positif pada masyarakat. Dengan pemahaman mendalam tentang konflik kebijakan, mahasiswa akan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dan efektif untuk masalah-masalah kebijakan yang ada.
Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk memahami dan menganalisis tantangan kebijakan di sektor energi dan lingkungan yang kompleks dan saling terkait. Pembelajaran mencakup dinamika politik dan ekonomi energi, transisi menuju sumber energi terbarukan, serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim. Mahasiswa akan mempelajari berbagai instrumen kebijakan, kerangka regulasi, serta peran aktor negara dan non-negara dalam tata kelola energi dan lingkungan. Studi kasus dari level nasional maupun internasional akan digunakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dalam merancang kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap krisis ekologi global.
Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kerangka analisis ekonomi dalam merespons isu perubahan iklim. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap perubahan iklim dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mitigasi dan adaptasi. Topik yang dibahas meliputi pajak karbon, perdagangan emisi, subsidi energi, dan analisis biaya-manfaat dari kebijakan iklim. Mahasiswa juga akan mempelajari model-model ekonomi yang digunakan untuk memproyeksikan dampak perubahan iklim dan menilai efektivitas berbagai skenario kebijakan. Pembelajaran berbasis data dan studi kebijakan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan solusi berbasis bukti untuk tantangan iklim yang multidimensional.
Mata kuliah ini mengkaji bagaimana proses transisi energi dari sumber fosil ke energi terbarukan dikelola melalui kebijakan dan institusi yang ada. Mahasiswa akan mempelajari berbagai tantangan tata kelola dalam mendorong transisi yang adil dan berkelanjutan, termasuk aspek regulasi, kelembagaan, insentif ekonomi, dan resistensi dari aktor yang terdampak. Pendekatan pembelajaran menekankan pada pemahaman terhadap konteks politik-ekonomi kebijakan energi, serta desain tata kelola yang mampu menjembatani kepentingan lintas aktor. Mahasiswa akan dilatih untuk mengevaluasi strategi transisi energi yang adaptif dan kolaboratif, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kelayakan implementasi.Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Mata kuliah ini mengupas secara komprehensif persoalan krisis pangan dan bagaimana kebijakan publik dapat menjawab tantangan ketahanan pangan di berbagai level. Mahasiswa akan menganalisis faktor-faktor penyebab krisis pangan seperti perubahan iklim, konflik, krisis ekonomi, dan disrupsi rantai pasok, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjamin akses, distribusi, dan ketersediaan pangan yang adil. Studi kasus nasional dan global akan digunakan untuk mengkaji respons kebijakan terhadap kelangkaan pangan, intervensi harga, cadangan strategis, dan peran aktor non-pemerintah. Mata kuliah ini juga mendorong mahasiswa untuk merancang kebijakan ketahanan pangan yang inklusif dan tahan terhadap krisis.
Mata kuliah ini membahas peran strategis sektor maritim dalam pembangunan nasional serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Mahasiswa akan mengeksplorasi isu-isu seperti overfishing, eksploitasi sumber daya pesisir, tata ruang laut, dan ekonomi biru dalam kerangka kebijakan. Kajian mencakup analisis kebijakan pengelolaan laut dari perspektif ekonomi, ekologi, dan sosial, serta peran berbagai aktor termasuk nelayan kecil, industri maritim, pemerintah daerah, dan organisasi internasional. Mahasiswa akan dilatih untuk merancang intervensi kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan laut dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.
Mata kuliah ini mengkaji bagaimana proses digitalisasi telah mengubah cara birokrasi bekerja, serta implikasinya terhadap reformasi kelembagaan sektor publik. Mahasiswa akan mempelajari berbagai inisiatif transformasi digital di sektor pemerintahan, termasuk digitalisasi layanan publik, big data governance, dan penerapan sistem informasi manajemen. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tantangan perubahan budaya organisasi, resistensi internal, serta kebutuhan akan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang adaptif. Mahasiswa akan menganalisis studi kasus reformasi birokrasi digital dari berbagai konteks untuk memahami kondisi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Penekanan diberikan pada keterampilan merancang strategi kebijakan digital yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif dan inklusif.
Mata kuliah ini membahas bagaimana era digital membentuk ulang struktur sosial, relasi kekuasaan, dan pola partisipasi masyarakat. Mahasiswa akan mengeksplorasi perubahan dalam praktik komunikasi politik, mobilisasi sosial, pembentukan opini publik, serta tantangan terhadap inklusivitas digital. Mata kuliah ini juga mengkaji bagaimana kebijakan publik dapat merespons transformasi sosial ini, terutama dalam konteks kesenjangan digital, keamanan data, dan disinformasi. Mahasiswa akan menganalisis berbagai studi kasus untuk memahami dinamika sosial yang muncul akibat teknologi digital, serta merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.
Memperkuat kontribusi akademis dan praktikal di bidang kebijakan publik.
Penulisan tugas akhir merupakan puncak dari proses kegiatan pembelajaran yang formatnya dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu monograf (conventional thesis) dan policy paper. Tesis konvensional lebih berorientasi pada pemberian kontribusi akademik (pengembangan konsep dan teori), sementara policy paper menekankan pada practical contributions (rekomendasi perbaikan kebijakan). Pembekalan untuk penulisan tesis dimulai sejak semester pertama melalui mata kuliah Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif, beserta berbagai pelatihan pendukungnya. Pada akhir semester pertama, mahasiswa mengikuti workshop penulisan proposal dan diwajibkan untuk mengumpulkan proposal penelitian setelah mengikuti dua kali workshop. Pengelola program studi kemudian menentukan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa dengan memperhatikan kesesuaian antara topik penelitian mahasiswa dan bidang keahlian dosen. Seminar proposal serentak dilaksanakan pada akhir semester kedua, setelah mahasiswa memperbaiki dan melengkapi proposal mereka bersama dosen pembimbing selama semester tersebut. Kegiatan internship di semester tiga menjadi kesempatan penting bagi mahasiswa untuk melakukan pengumpulan data yang relevan dengan penelitian mereka. Pada semester empat, mahasiswa fokus pada penulisan tugas akhir, baik dalam bentuk monograf, policy paper, ataupun laporan advokasi kebijakan, dengan harapan penyelesaian studi dapat dilakukan pada akhir semester empat.
