Menu
Selamat datang.
Ini adalah laman web resmi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada. Laman ini adalah bagian dari penyediaan informasi kami kepada khalayak, untuk civitas akademika di kampus maupun mitra kerja kami di mana saja.
Visi yang kami bawa dalam kegiatan akademik di DMKP saat ini adalah “Strengthening governance, realizing public welfare“. Kami bertekad untuk mencetak sumberdaya manusia di dalam tatakelola sektor publik yang profesional, dengan kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan yang tinggi untuk menggunakan pengetahuan dan teknologi terkini yang bermanfaat bagi terciptanya kewirausahaan sosial (socio-preneurship) yang akuntabel dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sebagai pionir SDM sektor publik, DMKP sudah lebih dari tujuh dasawarsa mengembangkan ilmu dan tetap akan memegang teguh komitmen bagi peningkatan kualitas keilmuan di Indonesia seraya berkontribusi di tingkat global.
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang diakui secara internasional dan lembaga penelitian di bidang manajemen dan kebijakan publik sebagai perwujudan dari research university dan good university governance pada tahun 2032.
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) pada saat kelahirannya disebut Jurusan Usaha Negara, yang dibuka pada tanggal 9 September 1957 sebagai salah satu jurusan di Fakultas Sosial-Politik, Universitas Gadjah Mada. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang public administration pada masa-masa awal mendapat bantuan dari Dr. Garth N. Jones, seorang pakar dari International Cooperation Administration (ICA) Amerika Serikat yang mendukung dihasilkannya sarjana-sarjana Ilmu AN. Ketua Jurusan pada waktu itu adalah Prof. Drs. Soempono Djojowadono yang merupakan sarjana ilmu pemerintahan dari Fakultas HESP (Hukum, Ekonomi dan Sosial-Politik) UGM.
Pada tahun 1964, nama Jurusan Usaha Negara diubah menjadi Jurusan Administrasi Negara (AN) dengan misi mendidik para kader di cabang eksekutif pemerintahan untuk “menyelenggarakan kepentingan umum, menjalankan pelayanan umum (public service), memenuhi public interest dalam bidang sosial (kesehatan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain), dalam bidang ekonomi (pertanian, perindustrian, perdagangan, dan sebagainya), bidang rohani dan kebudayaan (agama, pendidikan-pengajaran, kesenian, dan lain-lain) (Djojowadono, 1964).
Besarnya minat untuk memanfaatkan ilmu administrasi dari segi praktis mendorong dibentuknya Balai Pembinaan Administrasi (BPA) yang bertempat di Sekip. BPA banyak menyelenggarakan latihan-latihan jabatan, penelitian, konsultasi, penerbitan, dan lain-lain, dalam rangka pembinaan administrasi. Dengan demikian ketika itu Jurusan Ilmu Administrasi Negara (JIAN) melayani mahasiswa yang ingin menjadi sarjana administrasi negara, sedangkan BPA menyelenggarakan kegiatan yang fokusnya pada pelatihan administrasi. Ketika Ditjen Dikti meminta agar staff pengajar BPA disatukan kembali ke Fak Sospol, gedung BPA difungsikan menjadi Perpustakaan Fakultas dan diantara dosen-dosen yang ahli ilmu administrasi itu kemudian ditugaskan untuk memperkuat pengajaran di berbagai Jurusan di Fak Sospol.
Untuk memperkuat perkembangan pendidikan di jenjang pasca-sarjana, pada tahun 1982 Jurusan AN membuka program S2 Administrasi Negara. Selain menghasilkan lulusan master (S2) yang tetap bekerja di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, banyak staff akademik di berbagai program studi Administrasi Negara di seluruh Indonesia yang menimba ilmu di S2 AN waktu itu. Besarnya minat para dosen dan peneliti di bidang administrasi negara di berbagai universitas juga mendorong dibukanya program doktor reguler setelah JIAN memiliki beberapa lulusan doktor dari universitas-universitas terbaik di luar negeri yang menjadi acuan perkembangan ilmu administrasi negara.
Terobosan lain yang dilakukan adalah dibukanya program Magister Administrasi Publik (MAP) pada tanggal 28 Februari 1993 yang dimaksudkan untuk mendidik para pejabat publik pada jenjang karir menengah (mid-career publik officials) di gedung yang dibangun disamping bekas gedung BPA. Gagasan itu dimotori oleh Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA yang belakangan juga menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Besarnya minat para pejabat di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang tengah menyiapkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah waktu itu membuat banyaknya mahasiswa yang menuntut ilmu di program MAP yang menawarkan jenjang S2 dengan MPA (Master in Public Administration). Selanjutnya, pada tahun 1997 juga dilakukan pembukaan program doktor (S3) di MAP dengan muatan ilmu administrasi publik yang sifatnya terapan.
Nama JIAN sebagai salah satu Jurusan di Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM tetap digunakan hingga statuta terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 221/DIKTI/Kep/1996 yang merupakan dasar bagi pemberian akreditasi A dalam disiplin ilmu serumpun. Namun nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara tersebut pada perkembangan selanjutnya dirasakan sudah tidak mampu lagi mencerminkan aktivitas akademis para staff pengajar yang sangat beragam sebagai konsekuensi dinamika perkembangan ilmu. Oleh karena itu agar dinamika keilmuan warga Jurusan Ilmu Administrasi Negara dapat tergambar secara utuh, warga Jurusan ilmu Administrasi Negara pada tahun 2010 sepakat untuk mengubah nama Jurusan, yaitu dari sebelumnya bernama Jurusan Ilmu Administrasi Negara menjadi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP). Saat ini DMKP diperkuat oleh 23 staff, terdiri dari 6 orang profesor, 5 doktor, dan 15 master.
The prospectus is a profile handbook about DMKP, it contains an overview of the vision, mission, programs, courses, admission, partner universities, research center, career prospects, facilities, and student life.
