MMKP UGM merupakan program magister pertama di Indonesia yang secara spesifik berfokus pada kebijakan publik dan memberikan gelar yang khas, yaitu Master of Public Policy (MPP). Sejak berdiri pada tahun 1982, MMKP telah memainkan peran sentral dalam pengembangan keilmuan, praktik, dan kapasitas kelembagaan kebijakan publik di Indonesia. Sepanjang perjalanannya, program ini secara konsisten meraih akreditasi “A” (sangat baik) dalam setiap siklus akreditasi nasional.
Mulai tahun 2025, MMKP membuka Kelas Eksekutif Hybrid sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas akses pendidikan pascasarjana berkualitas tinggi, khususnya bagi para profesional yang tengah berkarier di sektor publik, BUMN, perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan NGO. Program ini membekali mahasiswa dengan tiga kompetensi utama—policy analyst, policy scientist, dan policy advocate—melalui kurikulum 67 SKS yang diselesaikan dalam empat semester, terdiri dari mata kuliah wajib dasar, wajib inti, pilihan, serta tugas akhir.
Berbeda dari MMKP kelas reguler di Yogyakarta yang menekankan project-based learning dan praktik lapangan melalui program internship, Kelas Eksekutif Hybrid difokuskan pada case-based learning dan penguatan kapasitas analitik mahasiswa melalui pelatihan dan workshop. Perkuliahan dilaksanakan pada malam hari (19.00–21.00 WIB) pada hari kerja, serta pukul 08.00–17.30 WIB pada akhir pekan, untuk memastikan fleksibilitas bagi peserta yang aktif bekerja. Sesuai namanya, kelas ini mengkombinasikan kegiatan pembelajaran di ruang kelas secara luring di Kampus Bulaksumur-Sleman dan Kampus UGM Jakarta (Jl. Saharjo, Jakarta Selatan), daring, dan hybrid (integrasi luring-daring) secara proporsional untuk mendukung efektivitas proses belajar.
Menjadi rujukan nasional dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi di bidang manajemen dan kebijakan publik di Indonesia.
Mengintegrasikan sistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan inovasi sebagai media pembelajaran dan pembentukan kompetensi bagi analis kebijakan, ilmuwan kebijakan, dan advokat kebijakan.
Memproduksi high-quality information dan rekomendasi bagi pemerintah untuk dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan atau program yang efektif mengatasi permasalahan publik atau memenuhi kebutuhan publik.
Core skills and Competencies
Membantu kelompok masyarakat marginal baik melalui advokasi perubahan kebijakan pada arena pembuatan kebijakan maupun pendampingan langsung dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Core skills and Competencies