Program Doktoral/ S3

Manajemen dan Kebijakan Publik

Profil

S3 (2)-c
S3 (1)-c
S3 (4)-c
S3 (3)-c
workshop_System Thinking-3-c4

Program Doktoral MKP

Program Studi (Prodi) Doktor (S3) Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) hadir untuk menawarkan berbagai pengetahuan analitis serta kemampuan praktis yang berkaitan dengan pengelolaan sektor publik, baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Prodi ini memiliki 2 fokus studi yaitu studi kebijakan publik dan manajemen publik, khususnya mengembangkan studi kebijakan publik yang unggul, berorientasi internasional, serta kontributif terhadap penguatan tata kelola sektor publik yang demokratis. Hal ini diharapkan dapat menghadirkan peluang yang lebih luas terhadap ragam latar belakang mahasiswa yang tidak hanya berasal dari kalangan akademisi dan peneliti saja,  tetapi juga politisi, birokrat di lingkup pemerintah pusat hingga kabupaten/kota, analis dan konsultan kebijakan. Oleh karena itu, Prodi S3 MKP terbuka bagi siapa saja yang ingin mengembangkan keilmuannya secara lebih komprehensif dan analitik mendalam di sektor publik.

Sejak didirikan, Prodi S3 MKP secara konsisten memperoleh predikat A dalam penilaian akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal itu menunjukan performa mahasiswa dan prodi dalam kondisi mencetak lulusan terbaik. Performa terbaik tidak hanya di level nasional, tetapi juga global, menurut QS World University Rankings by Subject 2023: Social Policy & Administration, Departemen MKP Universitas Gadjah Mada menempati peringkat 50-100 dari 130 Universitas di seluruh dunia dan termasuk unggul dari seluruh jurusan bidang ilmu administrasi publik atau kebijakan di Indonesia. Maka dari itu, prodi S3 MKP yang menjadi bagian dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik ini layak untuk dipertimbangkan sebagai wadah pengembangan pengetahuan sebagai implementasi dari visi UGM sebagai research university.

Menjadi Prodi S3 terbaik di Indonesia dan dikenal secara internasional di bidang manajemen dan kebijakan publik pada tahun 2032.

  1. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Prodi S3 MKP juga menetapkan Misi sebagai berikut:
  2. Mendidik mahasiswa menjadi insan inovatif di bidang manajemen dan kebijakan publik yang menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan kebebasan akademik.
  3. Mengembangkan penelitian inovatif di bidang manajemen dan kebijakan publik, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan tuntutan publik.
  4. Melakukan pengabdian masyarakat yang relevan dengan dinamikakepentingan masyarakat dan negara.
  1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan dan kecakapan dalam merespons perkembangan dinamika ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen dan kebijakan publik dan teknologi sehingga berdaya saing nasional dan internasional.
  2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan prinsip – prinsip manajemen dan instrumen kebijakan publik dalam upaya mengatasi persoalan publik.
  3. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kebijakan publik yang mempunyai kandungan substansi berkualitas sehingga bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan aktor – aktor pembuat kebijakan, dalam kerangka pengabdian terhadap masyarakat luas.

Kompetensi Lulusan

  1. Menginternalisasi nilai, moral, etika akademik, dan komitmen pada kepentingan publik dalam proses pengembangan dan penerapan ilmu manajemen dan kebijakan publik
  2. Menguasai berbagai metode penelitian dalam bidang manajemen dan kebijakan publik.
  3. Mampu mendiseminasikan hasil riset dalam beragam bentuk publikasi ilmiah sebagai bahan kajian dan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan (evidence-based policy)
    1. Mampu melakukan refleksi kritis terhadap filosofi dan paradigma keilmuan untuk menghasilkan kebaruan (novelty) dalam bidang keilmuan manajemen dan kebijakan publik
    2. Mampu menyediakan kerangka teori (theoretical framework) sebagai pedoman untuk merumuskan solusi, masalah pada level praktik manajemen dan kebijakan publik.

Profil Lulusan

  1. Peneliti Manajemen dan Kebijakan Publik jenjang tinggi, yakni seseorang yang memimpin kegiatan penelitian dalam sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah, sebagai bahan kajian/rekomendasi kepada para pembuat kebijakan (evidence-based policy) melalui pendekatan inter, multi, dan transdisiplin yang menjunjung tinggi nilai etika dan profesionalitas. Misalnya peneliti di level nasional maupun internasional, pengamat kebijakan publik, dosen, dll).
  2. Konsultan Kebijakan, yakni seseorang yang memimpin advokasi untuk membantu organisasi menyelesaikan masalah kebijakan publik dan mengembangkan berbagai metode penyelesaian masalah sesuai nilai dan kepentingan publik serta hukum yang berlaku. Misalnya advokator isu sosial, pegiat kebijakan publik, aktivis kebijakan publik/sosial, dll).
  3. Administrator/Manajer sektor publik jenjang tinggi, yakni seseorang yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk pejabat negara, yang memiliki kemampuan untuk memimpin organisasi publik (kementerian/ lembaga atau badan usaha) secara profesional, inovatif, dan beretika. Misalnya pegawai eselon 1 atau 2 di pemerintahan, pejabat fungsional pemerintahan, dll).