Relasi pejabat politik dan birokrasi di Indonesia menjadi menarik untuk dikaji setelah birokrasi diwajibkan imparsial di Era Reformasi. Pejabat politik dan birokrasi yang pada Era Orde Baru tidak dapat dipisahkan secara tegas, pasca reformasi dituntut publik untuk tidak memihak partai atau golongan manapun. Birokrasi yang imparsial ini diiringi upaya menegakkan rekrutmen pegawai dan pejabat secara sistem merit dan memperkuat profesionalisme birokrasi. Kondisi inilah yang membawa birokrasi pada Era Reformasi menjadi lebih independen. Pada sisi yang lain, pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat juga merasa semakin berhak untuk mengendalikan birokrasi secara total. Kontrol pejabat politik kepada birokrasi ini kemudian berimplikasi pada dipengaruhinya birokrasi untuk memenuhi hajat pejabat politik semata dan bukan untuk memenuhi kebutuhan publik.
Penelitian yang dilakukan di Kota Tegal ini meneliti tiga fase: Fase (Akhir) Era Orde Baru, Fase Reformasi sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Fase Reformasi setelah UU ASN. Ketiga fase tersebut merepresentasikan birokrasi yang belum imparsial, birokrasi yang imparsial dengan derajat independensi sedang, dan birokrasi yang imparsial dengan derajat independesi tinggi. Secara teoritik penelitian Dwiyanto Indiahono mencoba menelaah relasi pejabat poltik dan birokrasi dari aspek kontrol politik pejabat politik dan independensi birokrasi yang memiliki potensi memicu konflik di antara keduanya. Hasil temuannya ini merupakan upaya menyempurnakan konsep Svara (2001) yang meneliti hal serupa tetapi menafikan potensi konflik antara kontrol pejabat politik dan independensi birokrasi.
Dwiyanto Indiahono yang merupakan dosen Jurusan lImu Administrasi Negara Fakultas Imu Sosial dan lmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, dinyatakan lulus pada sidang Ujian Terbuka setelah mempertahankan disertasi yang berjudul “Dinamika Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi Tingkat Lokal pada Era Orde Baru dan Era Reformasi (Studi Kasus di Kota Tegal)” pada Program Studi S3 Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada. “Pejabat politik dan birokrasi memiliki kedudukan yang strategis dan beda perspektif, pejabat politik cenderung berperspektif jangka pendek, politis, dan pragmatis, di sisi yang lair birokrasi cenderung berperspektif jangka panjang, pengalaman, memiliki data, dan konseptual. Dengan karakter yang berbeda, keduanya harus bersinergi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Keduanya harus saling melengkapi..” ucap Dwiyanto Indiahono saat ujian terbuka program doktor di FISIPOL UGM, Sabtu (2 Maret 2019).
Dwiyanto Indiahono lulus berkat bimbingan Promotor yang sekaligus Dekan FISIPOL UGM Dr. Erwan Agus Purwanto, dan Co-Promotor Prof. Dr. Agus Pramusinto yang juga Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Menurut Dwiyanto Indiahono, penelitian relasi pejabat politik dan birokrasi dengan perspektif yang ada pada disertasinya dapat dilakukan di daerah lain guna mendapatkan bukti dan rekomendasi pola interaksi ideal di antara keduanya di masa yang akan datang.
