Yogyakarta – Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada menghadirkan kuliah tamu bertajuk “The Practice of Strategic Policy Making in Indonesia” pada Kamis (5/3) di Auditorium Mandiri Lt. 4 FISIPOL UGM. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Velix V. Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, untuk membahas dinamika dan praktik penyusunan kebijakan strategis di Indonesia.
Dalam paparannya, Velix menekankan bahwa proses perumusan kebijakan publik saat ini tidak lagi dapat dipahami secara sederhana dan linier. Kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan politik menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan strategis.
“Kita sama-sama mengetahui begitu dinamika persoalan yang ada di tanah air kita yang sangat kompleks,” ujarnya dalam kuliah tamu tersebut.
Menurutnya, teori mengenai policy cycle memang masih relevan sebagai kerangka dasar dalam memahami proses kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Namun dalam praktiknya, proses tersebut tidak selalu berjalan secara linier.
“Sebagian teori menyebutkan policy cycle itu linier, tetapi dalam praktiknya proses itu sangat dinamis,” jelasnya.
Velix juga menyoroti pentingnya membaca perubahan global dan megatren sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis. Megatren global, menurutnya, memengaruhi berbagai sektor pembangunan dan harus menjadi pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa analisis terhadap pola perubahan global menjadi penting untuk memetakan arah pembangunan di masa depan. “Kita perlu membaca pola-pola tren dunia yang akan menjadi peta bagi kita dalam membuat road map panjang pembangunan,” ungkapnya.
Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, Velix menilai bahwa pengelolaan persoalan publik tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh satu institusi saja. Kompleksitas kebijakan menuntut pendekatan kolaboratif lintas sektor dan lintas aktor.
“Mengelola satu topik tidak bisa hanya satu kementerian saja, tetapi membutuhkan kerja lintas sektor dan lintas institusi,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa dalam proses kebijakan terdapat perdebatan antara model kebijakan yang bersifat tertutup dan yang lebih partisipatif. Model kebijakan yang terbuka dan melibatkan banyak aktor publik dinilai semakin penting dalam konteks tata kelola pemerintahan modern.
“Hari ini terjadi perdebatan apakah kebijakan harus lebih terbuka melibatkan banyak pihak atau diputuskan secara terbatas oleh elit kebijakan,” ujarnya.
Selain membahas konsep kebijakan strategis secara umum, Velix juga menyinggung dinamika kebijakan otonomi khusus Papua sebagai contoh praktik kebijakan yang berkembang secara bertahap melalui proses evaluasi dan perbaikan.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan bagian dari perjalanan panjang kebijakan nasional yang terus mengalami penyesuaian sejak reformasi.
“Kebijakan otonomi khusus Papua adalah perjalanan panjang yang terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu dalam proses policy improvement,” ungkapnya.
Melalui kuliah tamu ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana teori kebijakan publik diterapkan dalam praktik pemerintahan, sekaligus melihat dinamika hubungan antara kebijakan nasional, daerah, serta konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya.
Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa untuk mendalami praktik kebijakan strategis di Indonesia serta memahami tantangan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi perubahan global.
