Mewujudkan Inklusivitas Difabel dari Akar Rumput melalui Strategi Kolaboratif di Tingkat Desa

advanced divider

Kesetaraan dan inklusivitas bagi warga difabel masih jauh dari terwujud secara menyeluruh. Hambatan utama yang dihadapi mencakup intervensi kebijakan yang belum menyentuh masyarakat akar rumput, stigma sosial yang masih kuat, serta kehilangan pengetahuan kelembagaan (knowledge loss) di kalangan penyelenggara pemerintahan terkait isu difabilitas. Pendekatan parsial dan sektoral terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi kompleksitas permasalahan ini. Melalui proses project-based learning, kami melakukan kajian dan analisis yang menghasilkan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan kolaborasi antara NGO dan pemerintah. Rekomendasi utama adalah pembentukan Kelompok Difabel Desa/Kalurahan (KDD/KDK) untuk memperkuat basis partisipasi difabel di tingkat komunitas. Selain itu, diperlukan edukasi publik yang terintegrasi dengan nilai budaya dan agama, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan NGO, optimalisasi pendidikan inklusif sejak dini, serta pengawasan terhadap implementasi regulasi dengan penegakan sanksi yang tegas. Seluruh langkah ini bertujuan untuk menciptakan partisipasi bermakna dan memastikan penghormatan atas hak-hak difabel secara berkelanjutan.

Equality and inclusiveness for people with disabilities are still far from being fully realised. The main obstacles include policy interventions that have not yet reached the grassroots, strong social stigma, and knowledge loss among government officials regarding disability issues. Partial and sectoral approaches have proven ineffective in addressing the complexity of this problem. Through a project-based learning process, we conducted a study and analysis that resulted in policy recommendations to optimise collaboration between NGOs and the government. The main recommendation is the establishment of Village/Kalurahan Difable Groups (KDD/KDK) to strengthen the basis of difable participation at the community level. In addition, public education that is integrated with cultural and religious values, increasing the institutional capacity of the government and NGOs, optimising inclusive education from an early age, and monitoring the implementation of regulations with strict enforcement of sanctions are needed. All of these steps aim to create meaningful participation and ensure respect for the rights of people with disabilities in a sustainable manner.

Penulis (Mahasiswa S2 DMKP):
Ahmad Khabiburohman, Asep Dian M Lesmana, Dirga Ardian Nugroho, Maria Rosa Pertiwi, Novella Rumkorem, Tengku M Rafee

Reviewer dan Editor:
Dr. Subando Agus Margono, M.Si., Dr. Puguh Prasetya Utomo, MPA

Layouter:
Muhammad Rofiud Muta’al, S.Sos.

advanced divider