Yogyakarta, 29 Agustus 2024 – Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar kegiatan diseminasi hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan (ITKPP). Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan konsep dan hasil penilaian ITKPP yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di beberapa provinsi di Indonesia.
Urgensi ITKPP dalam Konteks Indonesia
Pengembangan ITKPP menjadi penting mengingat kompleksitas tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang sering kali kurang memperhitungkan aspek lokalitas dan inklusivitas. Indeks ini dirancang sebagai upaya untuk memberikan ukuran yang lebih relevan dalam menilai tata kelola pemerintahan dan pembangunan di berbagai daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik unik tiap provinsi.
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal tata kelola pemerintahan, seperti yang tercermin dalam peringkat Chandler Good Governance Index (CGGI) 2023, di mana Indonesia berada di posisi 46 dari 104 negara. Oleh karena itu, ITKPP diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih sesuai untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat nasional dan daerah.
Tahapan Penyusunan ITKPP
Pengembangan ITKPP dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, kajian konseptual yang bertujuan untuk merekonstruksi konsep governance sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an. Kedua, studi literatur yang digunakan untuk mengembangkan instrumen dan metodologi indeks yang valid dan reliabel. Ketiga, implementasi instrumen dan metodologi ini di lapangan untuk mengumpulkan data hingga menghasilkan penilaian yang akurat.
Pada tahun 2023, proses ini menghasilkan empat pilar utama praktik tata kelola yang baik, yaitu demokrasi, pembangunan, inklusi sosial, dan kearifan lokal. Uji coba indeks ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada aspek kearifan lokal, yang kemudian menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut di enam provinsi lainnya pada tahun 2024.
Kegiatan 2024 dan Hasilnya
Di tahun 2024, program strategis ITKPP melibatkan penilaian di enam provinsi, verifikasi dan validasi hasil penilaian, serta diseminasi hasil tersebut kepada para pakar dari berbagai perguruan tinggi. Analisis dilakukan terhadap 14 peraturan daerah yang terkait dengan empat aspek utama ITKPP, yaitu pembangunan, demokrasi, inklusi sosial, dan kearifan lokal. Reviu terhadap peraturan ini menghasilkan kriteria penilaian yang signifikan, yang akan dijadikan acuan dalam penilaian di tingkat provinsi.
Diseminasi hasil penilaian ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para akademisi yang terlibat sejak awal dalam penyusunan konsep ITKPP. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan hasil penilaian, serta memperkuat validitas indeks yang telah dikembangkan.
Penutup Kegiatan diseminasi ini menandai langkah penting dalam upaya mengembangkan instrumen penilaian tata kelola pemerintahan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dengan melibatkan pakar dari berbagai perguruan tinggi, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang komprehensif dan terukur bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang.
Foto & Penulis: Fahri
