General Rapporteur
IAPA International Conference
Towards a Global and Digital Society: Exploring the Role of Public Administration Theory and Practice
Indri D. Apriliyanti
Dalam rangka membangun masyarakat digital Indonesia yang memiliki berbagai potensi serta tantangan internal dan kompetisi daya saing di level global, menggerakkan IAPA (Indonesian Association for Public Administration) untuk menggelar konferensi internasional dengan tajuk Towards a Global and Digital Society: Exploring the Role of Public Administration Theory and Practicepada hari kamis dan jumat, tanggal 6 dan 7 Oktober 2016. Konferensi internasional yang bertempat di University Club UGM dibagi menjadi dua bagian acara. Sesi pertama dimulai dengan plenary session yang menghadirkan 5 pembicara antara lain Prof. Mark Evans (University of Canberra), Prof. Stein Kristiansen (University of Agder), Prof. Jun Matsunami (University of Kobe), Prof. Agus Dwiyanto (Universitas Gadjah Mada) dan Dr. Riban Satia (Walikota Palangkaraya). Sementara keynote speaker yang memberikan keynote speech adalah Prof. Eko Prasojo (Presiden IAPA), Sultan HB X, dan Prof. Dwikorita Karnawati (Rektor UGM). Sedangkan sesi kedua dilanjutkan dengan parallel session yakni diskusi panel yang menitikberatkan pada 4 tema yakni publicness and citizenship in public, international and collaborative governance, social capital and indigenous public, dan digital society and e-government. Seminar yang dihadiri partisipan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia serta Negara lainnya, ditutup dengan acara gala dinner yang bertempat di hall Gedung FISIPOL, Universitas Gadjah Mada pada jumat (7/10) malam.
Rangkaian plenary session dan parallel session mengangkat beragam isu penting. Hadirnya teknologi informasi sebagai salah satu motor perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik memicu beragam kompleksitas sehingga diperlukan strategi dan pendekatan yang baru untuk mengelola kepelikan kehidupan sosial dan politik masyarakat tersebut. Secara umum, pembicara menekankan pentingnya kajian penggunaan teknologi informasi dan literasi informasi dalam membangun masyarakat yang melek digitalisasi, perubahan pelayanan administrasi publik yang berorientasi penguasa atau semata melayani kepentingan negara menjadi administrasi publik pelayan masyarakat yang berorientasi pasar, peralihan birokrasi tradisional menjadi birokrasi digital, serta peran masyarakat digital dalam penguatan fungsi administrasi publik dan peningkatan pelayanan publik.
Pembicara mengemukakan bahwa teknologi informasi diyakini sebagai determinan penting dalam meningkatkan dua hal, yakni, kualitas pelayanan publik kepada warga serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah. Digitalisasi memungkinkan upaya untuk mereduksi gap atau jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan harapan pemanfaatan teknologi untuk penguatan pelayanan publik dapat menyeleraskan kepentingan masyarakat dengan outcome kinerja pemerintah. Kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja institusi-institusi pemerintah merupakan pondasi dasar bagi proses demokratisasi suatu negara.
Namun, model literasi informasi dan masyarakat digital ideal yang demikian masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, mengingat lebih dari 50 persen desa di Indonesia tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik dasar seperti listrik dan infrastruktur jalan. Dalam kondisi yang demikian, internet menjadi barang yang ganjil. Jangankan memahami apa manfaat internet, masyarakat masih kesulitan mendapatkan listrik dan mengandalkan kaki untuk bepergian karena kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Proses pemahaman masyarakat terhadap apa yang terjadi melalui konsumsi atas informasi dan berita dari media, kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan diri melalui media, terciptanya ruang interaksi masyarakat dan pemerintah melalui media, serta keberanian masyarakat untuk berpartipasi mendorong perbaikan kinerja pemerintah melalui platform-platform media menjadi hal yang musykil karena ketiadaan kepemilikan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, terlebih jaringan digital.
Ketertinggalan tersebut perlu segera dibenahi, IAPA International Conference menawarkan beberapa point penting yang patut direspon di dalam kebijakan pemerintah. Beberapa point tersebut antara lain: a) pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Indonesia menjadi prasyarat bagi pengembangan digital civil society; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk membuka keran literasi informasi dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai basis interaksi; dan c) Mendorong pemanfaatan media yang tidak hanya terhenti pada konsumsi informasi tetapi sebagai pintu bagi partisipasi masyarakat untuk memonitor dan mengontrol kinerja pemerintah.
Kebijakan digitalisasi bukannya tidak hadir di Indonesia, namun sifatnya yang sporadis, parsial, dan terpusat pada segelintir kota-kota besar mengakibatkan timpangnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di sisi lain, pelayanan publik yang terdigitalisasi hanya masuk pada aspek layanan tertentu sedangkan aspek-aspek pelayanan publik yang lain seperti pendidikan, politik, dan ekonomi, masih belum tersentuh. Ruang-ruang pelayanan publik yang tertinggal karena tidak terdigitalisasi mengakibatkan kerumitan cara hidup yang dijalani oleh masyarakat. Sistem pelayanan publik yang tersegregasi, tidak terpadu, dan manual membuat akses serta kualitas pelayanan publik di Indonesia sangat rendah. Mengingat keterdesakan agenda digitalisasi ini, diperlukan kebijakan yang strategis di level nasional maupun di level lokal.
IAPA International Conference diharapkan mampu menjadi wadah bagi kajian-kajian mendalam tentang birokrasi digital dan peran masyarakat digital indonesia dalam pelayanan publik dan demokratisasi. IAPA International Conference diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mereformasi kinerjanya.
