Sejarah Terbentuknya Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1957 pun ditetapkan sebagai tahun pendirian Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) yang ketika itu namanya disebut Jurusan Usaha Negara. Pada tahun 1964, Jurusan Usaha Negara berubah nama menjadi Jurusan Ilmu Administrasi Negara (JIAN). Penggunaan nama JIAN berlaku cukup lama sejalan dengan banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sampai sekarang masih menggunakan istilah administrasi negara sebagai terjemahan dari public administration. Nama JIAN sebagai salah satu Jurusan di fakultas Ilmu Sosial Politik UGM itu tetap digunakan hingga statuta terakhir berdasarkan Keputusan Direktur jenderal pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 221/DIKTI/Kep/1996 yang merupakan dasar bagi pemberian akreditasi A dalam disiplin ilmu serumpun.

         

Dalam usianya yang sudah mencapai lebih dari setengah abad saat ini Departemen telah banyak melakukan pengabdian dan layanan yang untuk perbaikan praktik administrasi ataupun manajemen pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu, sudah sejak beberapa lama JMKP tidak saja terbatas mempelajari institusi dan aktivitas pemerintah, melainkan juga berbagai bidang dan isu yang terkait dengan kepentingan dan permasalahan publik. Karena itu, sekitar 3000-an alumninya saat menduduki berbagai posisi tidak saja di instansi pemerintah, baik pusat maupun propinsi serta kabupaten/kota, melainkan juga di perusahaan swasta, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

DMKP terus mengembangkan diri dan memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan visinya, yaitu Menjadi lembaga pendidikan dan penelitian di bidang administrasi negara bagi terwujudnya research university dan good university governance pada Tahun 2020. Karenanya Departemen selain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan juga melakukan penelitian di bidang kebijakan publik, manajemen publik, dan administrasi pembangunan. Jaringan kerjasama dengan mitra terkait di dalam maupun luar negeri juga terus dibangun. Saat ini DMKP diperkuat oleh 23 staff, terdiri dari 6 orang profesor, 5 doktor, dan 15 master.

Dari Administrasi Negara ke Manajemen dan Kebijakan Publik

Dinamika perkembangan disiplin ilmu administrasi publik merefleksikan pencarian ilmuwan administrasi negara terhadap fokus dan lokus dari disiplin ilmu ini yang tiada pernah berhenti. Sebagai wadah yang menjadi naungan para ilmuwan administrasi negara di Universitas Gadjah Mada, Jurusan Ilmu Administrasi Negara tidak terlepas dari dinamika tersebut. Sejak kelahirannya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957, dinamika keilmuwan para dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara tercermin dari research interest dan arus pemikiran mereka. Kumpulan naskah pidato enam guru besar Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang diterbitkan oleh Majelis Guru Besar Universitas dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (2007) secara nyata mencerminkan betapa pandangan keilmuan dan pemikiran para guru besar Jurusan Ilmu Administrasi Negara secara substansi terus berubah dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk merespon dan mengikuti perkembangan dinamika keilmuan administrasi negara yang terjadi pada arus internasional.

Sayangnya, dinamika keilmuan yang terjadi selama lebih dari enam dasawarsa tersebut belum tercermin dari wadahnya, yaitu nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara tempat yang nota bene menjadi tempat civitas akademis Departemen bernaung. Padahal, nama Jurusan Ilmu Administrasi Negara tersebut sudah tidak mampu mencerminkan aktivitas akademis warga Departemen yang sangat beragam sebagai konsekuensi dinamika perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Oleh karena itu agar dinamika keilmuan warga Jurusan Ilmu Administrasi Negara dapat tergambar secara utuh dari wadahnya maka warga Jurusan ilmu Administrasi Negara telah sepakat untuk mengusulkan perubahan nama Jurusan, yaitu dari sebelumnya bernama Jurusan Ilmu Administrasi Negara menjadi Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik.