Overview Program Magister Manajemen dan Kebijakan Publik

Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik memiliki tiga cabang program Pascasarjana. Program-program tersebut adalah Program Studi S2 (Master) Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP), Program Studi S2 (Master) Administrasi Publik (AP), dan Program Studi S3 (Doktor) Manajemen dan Kebijakan Publik.  

Program Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik UGM mendeklarasikan diri sebagai wujud perubahan Departemen Administrasi Publik UGM. Program ini memusatkan perhatian studi pada manajemen dan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan proses dan dimensi institusional serta tanggapannya terhadap nilai-nilai dalam urusan publik dan kepentingan publik.

Visi program ini adalah untuk menjadi pusat acuan pengembangan administrasi publik di Indonesia. Sedangkan misinya adalah menjalankan program pendidikan dengan standar internasional bagi pelajar dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki minat pada administrasi publik.

Dalam rangka mendukung visi dan misinya, Program Studi Pascasarjana DMKP UGM telah melakukan berbagai kegiatan kerja sama internasional. Inisiasi kerja sama yang telah dilakukan antara lain dengan beberapa universitas di Thailand, Filipina, Jerman, Korea, Malaysia, dan Australia. Hasil yang telah dicapai adalah penulisan bersama untuk artikel jurnal, program unggulan e-lecture bersama Korean Foundation dan kunjungan dosen dari luar negeri untuk memberikan lecture dan seminar. Dalam waktu dekat perintisan kerja sama untuk pengembangan program double degree juga akan dilakukan dengan universitas-universitas terkemuka di luar negeri.

 

Master Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP)

Program Master Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM bertujuan mendidik mahasiswanya agar mengembangkan keterampilan kritis dan analitis yang berguna untuk mengatasi dan memahami berbagai tantangan kebijakan publik, manajemen publik, dan formulasinya. Program ini akan mempersiapkan diri mahasiswa untuk meraih karier di bidang akademik. Meski demikian, ragam keterampilan yang didapat juga sangat mungkin diterapkan di sektor pemerintahan, pelayanan diplomatik, dan sektor swasta.

Master Manajemen dan Kebijakan Publik umumnya terdiri dari empat semester dengan persyaratan kelulusan sebanyak 45 kredit yang sebagian didapatkan dengan menyelesaikan suatu proyek penelitian (tesis). Selain itu, mata kuliah matrikulasi, mata kuliah inti, dan mata kuliah metode penelitian merupakan in mata kuliah yang wajib diikuti oleh tiap siswa peserta program tersebut. Untuk mata kuliah spesialisasi, siswa bisa memilih antara Kebijakan Publik atau Manajemen Publik.